Seorang mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh Aceh Barat, suatu hari di penghujung Maret 2011 berkisah dengan sedikit berkerut dahi tentang gerakan penggalangan dana lewat pengumpulan dan penjualan botol-botol kaca. “Ya, uang dari hasil penjualan botol itu akan digunakan untuk pengurusan sertifikasi tanah”. Katanya.
Astaga, sumpah, saya terperanjat. Mengapa tidak? Sebab, itu bukan kapasitas dan bukan urusan seorang mahasiswa. Mengapa harus seorang mahasiswa yang memikirkan dan bahkan mengusahakan itu, dan bukan siapa pun yang berkepentingan langsung (seperti pemerintah dan atau yayasan). Seharusnya para mahasiswa(i) duduk tenang dan nyaman ‘meraut’ pena dan menekuni diktat. Seharusnya, mereka yang sudah jauh dari berisik pasar dan simpang siur jalanan kota merasa nyaman di perpusatakaan dan mendengarkan bla…bla…bla…ketika dosen mempresentasikan mata kuliah.
Tetapi apa yang terjadi, justru para mahasiswa mencoba berperan ganda, selain sebagai seorang mahasiswa mereka juga sebagai ‘pengumpul dan penjual botol’. Saya menduga, rupa-rupanya para mahasiswa(i) sudah jenuh mendengar kisah persoalan yang satu itu. Sehingga mereka harus rela mencari botol-botol itu dengan bercucuran keringat serupa sedang melaksanakan sebuah riset akademik tertentu yang butuh waktu dan energi.
“Seluruh mahasiswa sudah menyutujui untuk menyumbang tiga botol/orang, selain itu kami juga menerima bantuan botol dari masyarakat”
Kata Sekretaris Presiden Mahasiswa UTU, Irwandi, seperti dilansir WaspadaOnline
Bayangkan hal yang satu ini sebenarnya sudah tuntas sejak tahun 1984 ketika dicanangkan bahwa UTU akan didirikan di Alpen (Alue Peunyareng). Tapi mau apa dikata, hingga hari ini, tahun 2011 (itu artinya sudah 27 tahun dan 9 (sembilan) orang bupati telah berlalu) tetapi dalam rentang waktu itu sertifikat tanah belum juga dipastikan kepemilikannya.
Kuping siapa yang tidak panas, jika setiap saat hanya memperbincangkan satu soal. Belum lagi, (mungkin) ada dan muncul soal-soal lain yang walau terdengar sayup-sayup? Lantaran itulah, untuk menyudahi kemelut ‘akut’ itu, maka pada Maret lalu ribuan mahasiswa(i) UTU harus rela ‘melepas pena, menutup diktat’ untuk sementara waktu guna mengumpulkan botol-botol kaca bekas.
Bayangkan itu. Di satu sisi, upaya mahasiswa sungguh sangat mulia karena bisa membantu melegakkan siapa pun yang berkepentingan langsung untuk mengurusi sertifikasi tanah. Namun, di sisi lain sesungguhnya ini merupakan kritikan yang kreatif dan cerdas, juga untuk mereka yang berkepentingan. Para mahasiswa sudah dengan sangat bijak menampar wajah mereka yang berkepentingan.
“Pemerintah daerah hingga saat ini tidak bersedia membiayai sertifikat, kalau surat itu tidak dibuat bagaimana UTU dapat ditingkatkan statusnya”
Kata Chaidir Azhar, Ketua Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Aceh Barat (GEMPAR), seperti dilansir WaspadaOnline
11 Juni 2011
Kris Bheda Somerpes
