Maaf-maaf kata ya, jika rakyat melakukan generalisasi terhadap kesalahan seorang oknum pejabat public atau pejabat Negara sebagai kesalahan semua pejabat dan selanjutnya mencoreng sebuah institusi Negara. Maaf-maaf kata juga ya, jika itu akhirnya menjadi hal yang lumrah. Tentang hal itu, lagi-lagi maaf-maaf kata ya, jangan pernah salahkan rakyat, sebab rakyat sudah enggan untuk percaya, rakyat sudah bosan dan bahkan apatis serta tidak peduli pada sikap dan tutur kata para pejabat.

Mengapa tidak. Diktum-diktum moral dan hukum, varian dalil tentang pembangunan bangsa dan Negara, peradaban dan ketuhanan yang selalu sering ‘dibacotkan’ pejabat public terdengar kian nyaring-garing. Seperti ‘kentut’ segala jenis ‘bacot’ yang terlontar dari mulut pejabat public atau pejabat Negara tidak lebih lenyap sebagai ‘angin bau’. Apa yang mereka katakan dan apalagi pernah mereka janjikan tidak jarang luncas dalam peristiwa.

Kasus teranyar, kelakuan salah satu anggota dewan Arifinto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang justru asyik nonton flm porno ketika rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat sedang berlangsung pada Jumad (8/4/2011) membuat rakyat tidak hanya marah besar, tetapi juga sudah mulai yakin dan sadar bahwa memang seperti itulah wajah atau potret pejabat public atau pejabat negara kita.

Lantaran itu tidak heran jika ada rakyat yang justru ‘menganjurkan’ agar anggota dewan yang nota bene adalah pejabat Negara menontonnya secara bersama-sama dan atau membuat lokalisasi di gedung DPR yang baru. Sebagai missal dalam berita Media Indonesia.com edisi 9/4/2011 ‘Bukti Degradasi Lembaga Legislatif” terdapat beberapa komentar menarik dari para pembaca. Seorang pembaca yang bernama @Dee misalnya berkomentar “Wah…harusnya rame-rame nontonnya pak..biar gak dituduh nonton bokep sendirian..atw sekalian pake layar LCD  yang lebih gede, gak enak kalau tabletnya terlalu kecil entar ngrusak mata..he”. Komentar yang lain bahkan menganjurkan agar perlu adanya lokalisasi. “Harusnya ada di lokalisasi…..”.

Parahnya Moralitas Anggota DPR

 

Suryopratomo – Metro View

Minggu, 10 April 2011 17:28 WIB

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera, Arifinto tertangkap kamera wartawan Media Indonesia membuka gambar-gambar porno saat mengikuti Sidang Paripurna DPR. Arifinto berdalih menerima gambar-gambar itu surat elektronik dan membukanya untuk beberapa detik untuk kemudian menghapusnya.

Kasus ini pantas menjadi perhatian karena dilakukan oleh seorang anggota DPR saat mengikuti Sidang Paripurna DPR. Tidak sepantasnya ketika ia sedang menjalankan tugas sebagai anggota dewan yang terhormat, ia justru melakukan tindakan yang tidak terhormat. Apalagi partai tempat Arifinto berasal begitu gencar untuk meneriakkan antipornografi.

Kita menyayangkan bahwa Arifinto tidak cukup berjiwa besar mengakui kekeliruannya. Dia bahkan masih berdalih bahwa dirinya tidak sedang membuka gambar-gambar porno. Dia hanya menerima surat elektronik dan ketika dibuka ternyata gambar-gambar seperti itu.

Arifinto tampak sedang berbohong. Padahal jelas-jelas dari rekaman gambar yang ditangkap kamera M. Irfan, dia tidak sedang membuka surat elektronik. Dia sedang membuka folder gambar-gambar porno yang ada dalam komputer tabletnya.

Arifinto juga tidak tampak kaget ketika membuka gambar-gambar porno itu. Ia bahkan dengan tenang memilih gambar yang hendak ia lihat. Arifinto bohong apabila mengatakan hanya melihat beberapa detik gambar-gambar itu. Rekaman gambar yang dimiliki M. Irfan saja ada 60 frame dengan total waktu dua menit.

Kebohongan yang dilakukan Arifinto memperberat kesalahan yang ia lakukan. Sebagai seorang anggota parlemen, integritas dan kredibilitas merupakan faktor yang paling utama. Sebagai manusia biasa, seorang anggota parlemen bisa berbuat salah. Namun ia tidak boleh menutup-nutupi kesalahannya.

Presiden AS Bill Clinton pernah menghadapi ancaman pemakzulan. Clinton bukan dipersalahkan karena berselingkuh dengan Monica Lewinsky, tetapi ia mencoba berbohong. Pemimpin itu boleh salah, tetapi ia tidak boleh berbohong.

Arifinto bukan hanya merusak integritas dan kredibilitas dirinya, tetapi juga institusinya. Apalagi kita melihat adanya pembelaan yang keliru dari anggota DPR lainnya. Seperti anggota Partai Demokrat Sotan Bhatoegana meminta masyarakat untuk tidak menghakimi Arifinto.

Kita pantas prihatin bahwa ada degradasi moral pada diri anggota DPR. Mereka sepertinya tidak tahu lagi batas-batas nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang anggota parlemen. Bahwa kehormatan itu adalah sesuatu yang paling berharga pada diri seorang anggota parlemen.

Kalau kita mendesak Arifinto untuk mundur sebagai anggota DPR bukan karena kita ingin bersikap moralis. Tetapi ia tidak lagi kredibel untuk menjalankan perannya sebagai anggota parlemen.

Bagaimana rakyat akan percaya pada apa yang ia perjuangkan, ketika ia tidak lagi menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ia sudah menghancurkan kredibilitas dirinya dengan melakukan perbuatan tercela di Gedung DPR dan berbohong atas apa yang sudah ia lakukan.

PKS tidak bisa tinggal diam dengan apa yang dilakukan anggota. Sebagai upaya penegakan disiplin dan pembinaan terhadap anggotanya, maka seharusnya tidak ada toleransi kepada Arifinto. Apalagi sebagai partai, PKS selalu menyebut dirinya sebagai partai yang jujur dan bersih.

Semua identitas itu luntur oleh tindakan Arifinto. Apa yang ia lakukan bukan hanya menunjukkan bahwa PKS tidak hanya tidak bersih, tetapi juga tidak jujur. Klaim PKS untuk anti-kepada pornografi, ternyata dilanggar oleh anggotanya sendiri.

Kita memang mengetahui bahwa pimpinan PKS akan memanggil Arifinto untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Sebagai bagian dari pendidikan politik, sepantasnya langkah yang ditempuh PKS disampaikan kepada publik.

Langkah ini penting untuk juga menjadi pelajaran bagi partai-partai politik yang lain. Selama ini partai politik hanya tegas menindak anggotanya apabila berkaitan dengan kekuasaan. Partai Kebangkitan Kebangsaan misalnya, menindak anggotanya karena takut dianggap tidak loyal oleh Presiden. Namun ketika ada anggotanya yang melanggar kehormatan dan mencederai kepercayaan rakyat, partai politik masih saja melindunginya.

Kita melihat anggota-anggota partai politik yang terlibat dalam tindak korupsi, tetapi atas nama asas praduga tidak bersalah dan atas nama proses hukum, mereka tidak masih saja dilindungi. Padahal banyak di antara mereka yang jelas melakukan korupsi, tetapi parpol mencoba untuk menuutup mata.

Kalau anggota parlemen dan parpol masih terus seperti itu, jangan salahkan apabila rakyat semakin kehilangan kepercayaan. Sekarang ini kepercayaan rakyat kepada DPR, anggota DPR, dan parpol sudah sebegitu rendahnya, tetapi tetap saja para elite politik tidak mau menyadarinya. Malah yang terjadi mereka terus saja menghancurkan integritas dan kredibilitas mereka.

About these ads