Sudah dua kali ‘ketidakbecusan’ pemerintahan SBY menggegerkan public tanah air (dan bahkan public mancanegara). Yang pertama adalah pada awal 2010. Ketika itu George Junus Aditjondro bikin geger Indonesia lantaran ‘Membongkar Gurita Cikeas-nya’ (Galang Press 2010). Buku setebal 183 halaman itu mengungkap praktik pemerintahan Presiden SBY yang diduga syarat kolusi, korupsi, dan nepotisme. Buku itu, antara lain memaparkan enam yayasan yang dikelola Presiden SBY dan keluarga. Tiga yayasan berafiliasi ke SBY, yakni Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurusalam, Yayasan Puri Cikeas dan Yayasan Kesetiakawanan dan Keadilan. Tiga yayasan lainnya berafiliasi ke Ani Yudhoyono, yakni Yayasan Mutu Manikam Nusantara, Yayasan Batik Indonesia, dan Yayasan Sulam Indonesia.

Yayasan-yayasan itulah gurita Cekeas. Sebuah ibarat yang menurut Junus lahir dari data dan fakta. “Data itu saya kumpulkan mulai dari Poso sampai Aceh. Buku ini bukan berisi fitnah dan menghambat demokrasi. Kalau ada pihak-pihak yang keberatan, saya siap berdebat dengan mereka. Saya juga siap mempertanggungjawabkan secara hukum,” demikian Junus berkilah. Pertanyaan kita pada ketika itu adalah apakah fakta dan data yang dipaparkan Junus dalam ‘Membongkar Gurita Cikeas-nya’ benar dan akurat? Jika ya, ibarat itu benar dan tidak curang, tetapi jika salah maka gurita fakta dan data itu bisa disebut sebagai ‘pembunuhan karakter’, curang dan fitnah.

Sekarang untuk kali keduanya, kita dibikir geger namun bukan ulah Junus lagi, tetapi oleh dua Koran ternama Australia: The Age dan Sidney Morning Herald. Dua koran ternama Australia itu mengutip berbagai kawat diplomatik rahasia yang dikirimkan dari Kedutaan Besar AS di Jakarta ke Washington, yang dibocorkan dari WikiLeaks, situs pembocor dokumen rahasia yang telah melakukan hal serupa di beberapa negara lain

Bocoran informasi WikiLeaks yang diklaim The Age edisi Jumat 11 Maret 2011 menyatakan bahwa Yudhoyono secara pribadi telah turut campur untuk mempengaruhi jaksa dan hakim dalam melindungi para tokoh politik yang terlibat kasus korupsi, sekaligus untuk menekan para lawan politiknya. SBY juga ditengarai telah memanfaatkan lembaga intelijen untuk memata-matai rival politik dan, sedikitnya dalam satu kesempatan, seorang menteri senior di kabinetnya.

 

Data yang dinyatakan merupakan bocoran laporan diplomatik Kedubes AS itu juga menuding bagaimana seorang mantan wakil presiden pada kabinet Yudhoyono sebelumnya, Jusuf Kalla, diduga membayar jutaan dolar untuk memimpin partai politik terbesar di Indonesia, Golkar, pada kongres Desember 2004. Tak cuma itu, istri dan keluarga Presiden pun dikabarkan berupaya memperkaya diri melalui koneksi politik. “Istri presiden dan para kerabat disebutkan dalam laporan politik Kedubes AS, dimana para diplomat Amerika menyebut upaya-upaya keluarga presiden terutama Ibu Negara Kristiani Herawati…untuk mendapat keuntungan finansial dari posisi politiknya,” tulis The Age.

Sudah dua kali pemerintahan SBY dan secara pribadi keluarga SBY dituduh-tampar. SBY tidak hanya mengelus dada dan murka, tetapi juga membuat istrinya, Ibu Ani Menangis. Seperti dilansir berbagai media massa tanah air, SBY dan Ibu Ani merasa sangat terpukul membaca berita yang oleh berbagai kalangan dianggap berita sampah, pepesan kosong dan murahan itu.”Saya kira perasaan Presiden, perasaan kita, mungkin kawan-kawan tahu yang namanya perasaan rasanya bagaimana kita difitnah,” kata kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi usai Salat Jumat di Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (11/3/2011) seperti dilansir Okezon.com. Sudi mengatakan tudingan itu membuat Ibu Ani menangis membaca pemberitaan tersebut. “Terus terang, Ibu Negara sangat terpukul, Ibu Negara menangis,” kata Sudi.

Terlepas dari ‘Membongkar Gurita Cikeas’-nya George Junus Aditjondro benar atau salah (karena memang sampai sekarang tidak tahu ujungnya seperti apa) dan berita dua Koran ternama Australia: The Age dan Sidney Morning Herald sebagai valid atau tidak, sebagai sebuah bangsa, secara khusus pemegang tampuk kebijakan-kekuasaan dalam hal ini pemerintahan SBY dan SBY sebagai presiden rupa-rupanya harus berpikiran positip. Tanggapan dan atau reaksi yang berlebihan dari SBY dan pihak istana justru akan melahirkan asumsi yang salah di mata dan benak public.

Saya justru sepakat dengan sikap dan pernyataan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddik menyarankan pemerintah tidak perlu reaktif menanggapi bocoran WikiLeaks tersebut. “Indonesia tidak perlu disibukkan klarifikasi ke sana ke mari,” kata Mahfudz saat menemani Presiden PKS, Lutfi Hassan Ishaaq, menerima Dubes Amerika, Scot Marciel, di DPP PKS Jakarta, Jumat 11 Maret 2011. Menurut dia, kalaupun ada pihak yang perlu dikonfirmasi saat ini adalah Dubes Amerika Serikat. Soal benar atau salah data tersebut ia menambahkan biar segalanya menjadi fakta-fakta hukum. “Sekarang ini kan serba isu. Kalau apa yang diisukan itu betul, sarana verifikasi dan validasi ini bukan [lewat] media, tapi proses hukum,” ujarnya.

Referensi Berita