salah satu motif tenun ikat flores yang bisa dipromosikan dan kembangkan
Bagi masyarakat Flores kemiskinan merupakan sebuah fakta. Ia muncul dalam berbagai aspek dan bentuk kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah persoalan yang serius. Menyoal kemiskinan, lantas membedahnya dan menemukan solusi pengentasannya bagai mengurai benang kusut.
Secara alamiah Flores termasuk daerah yang gersang dan tandus. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena fakta membuktikan curah hujan yang rendah dan musim panas yang panjang. Problem alamiah ini diperparah dengan keadaan geografis Flores yang tergolong rentan akan bencana alam. Berangkat dari latar belakang ini, sebetulnya keadaan sosial-ekonomi masyarakat Flores sudah bisa ditakar. Hampir sebagian besar masyarakat Flores bertani secara musiman, dan amat tergantung pada hasil pertanian jangka panjang. Sementara yang menetap di pesisir pantai menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan laut. Dari sini dapat diukur kemampuan ekonomi rata-ratanya, bahwa pendapatan perkapita sangat rendah dan masih terbilang berada di bawah garis kemiskinan.
Mempersoalkan kemiskinan Flores dari latar belakang geografis dan juga topografis masih terbilang wajar, dan itu tidak terelakkan. Lantas, untuk mengelak dari keadaan yang demikian, separuh kaum muda baik laki-laki maupun perempuan memilih untuk menemukan penghidupan yang layak di tanah perantauan. Sementara yang lainnya mencoba untuk mengadu nasib lewat transmigrasi. Namun demikian, kemiskinan tetap menjadi persoalan yang tidak lekas usai. Sampai-sampai kemiskinan menjadi sangat identik dengan Flores. Sempat ada yang berkomentar ‘berbicara tentang Flores sama dengan berbicara tentang kemiskinan, juga sebaliknya berbicara tentang kemiskinan seperti kita sedang berbicara tentang Flores”
Apalagi jika persoalan kemiskinan diletakkan dan diteropong dari segi pendidikan. Pendidikan, baik yang formal maupun yang informal lantas menjadi persoalan yang juga tidak kalah peliknya. Antara kemiskinan dan pendidikan dihubung-hubungkan, tidak jarang saling menyalahkan dan menuduh. Di satu sisi rendahnya tingkat dan mutu pendidikan serta tingginya angka putus sekolah disebut sebagai dampak langsung dari kemiskinan. Sementara di sisi yang lain kemiskinan yang tinggi mengakibatkan akses ke dunia pendidikan menjadi tertutup. Pendidikan ‘dituduh’ tidak banyak membantu, entah dengan alasan biaya pendidikan yang terlalu mahal atau alasan yang lain semisal muculnya bias komersialisasi pendidikan.
Menanggapi kompleksitas persoalan yang mendera masyarakat flores. Pemerintah Daerah dan Gereja lokal tentunya tidak lepas tangan. Tahun 2001 issu nasional yang meloloskan otonomi daerah disambut antusias oleh sebagian masyarakat Flores. Sebagian masyarakat menyambutnya dengan optimis, bahwa bergulirnya otonomi daerah dengan berbagai pemekaran kabupaten dan kota memudahkan tata kelolah sehingga melihat persoalan lebih terfokus. Gereja pun tidak tinggal diam, keptusan SAGKI 2005 yang menggulirkan tema ‘Bangkit dan Bergeraklah’ terasa gemanya menyapa komunitas basis sebagai akar rumput kekuatan gereja. Tujuannya sama yakni menguatkan piranti pelayanan agar lebih terkontrol dan terorientasi. Baik Pemerintah maupun Gereja mencoba dengan terobsan-terobosannya yang inovatif-kreatif tentunya mau bersama-sama menjawab persoalan real yang dihadapi masyarakat bangsa, termasuk masyarakat Flores khususnya.
Lagi-lagi kemiskinan tidak lekas tuntas, karena masih menjadi persoalan masyarakat Flores sampai hari ini. Berbagai gagasan coba dituangkan di mimbar-mimbar diskusi, di halaman-halaman Koran, juga terobosan-terobosan spektakuler dicobapraktekkan tetapi mau apa dikata, masyarakat Flores masih saja berputar-putar dalam lingkaran kemiskinan. Ada apa gerangan? Menyembulah sederet pertanyaan yang sebetulnya sudah usang, mengapa kemiskinan dalam berbagai bentuk dan wujudnya terus menjadi persoalan yang kompleks untuk masyarakat flores? Pertanyaan lebih lanjut adalah apa akar masalahnya? Jika akar masalahnya adalah persoalan geografis dan topografis, sudah barang tentu kemiskinan di Flores sudah purna diselesaikan. Rupa-rupanya masalah geografis dan topografis Flores bukan menjadi sebab utama mengapa Flores tetap hidup didera kemiskinan, kendatipun kenyataan ini tidak dipungkiri menjadi penyebab pula.
Ada indikasi lain, bahwa secara Struktural (lebih-lebih isntitusi pemerintah dan mungkin juga gereja) dan secara Kultural (yang muncul dalam danmelalui adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan) kemiskinan dilahirkan dan ditumbuhsuburkan.
Kemiskinan Struktural
Secara Struktural, yakni melalui lembaga-lembaga pemerintahan amat pekat dengan berbagai ketimpangan. Masalahnya bukan hanya dosa warisan orde baru berupa korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi juga perebutan kekuasaan dan jabatan, mem-perda-kan kepentingan-kepentingan yang terkesan subjektif, juga sampai pejabat yang tidak peduli dan seenak perutnya mengurus dapur keluarganya sendiri.
Namun yang paing rumit adalah kasus korupsi. Begitu rumitnya tali-temali korupsi di NTT, sampai Kejaksaan Tinggi setempat angkat tangan dan pemerintah pusat tak berdaya karena belum lagi satu kasus tuntas ditangani, deretan kasus baru lain sudah muncul. Tak heran, Indonesian Corruption Watch menempatkan NTT di urutan keenam provinsi terkorup dan muncul komentar bernada satiris, “Paling enak korupsi di NTT”, karena hampir 100 persen dijamin lolos.
Soal yang lain. Menggerojok dana ke NTT seperti menggerojok air ke padang pasir, tidak berbekas! Sebagai gambaran, setiap tahun dana yang digelontorkan ke NTT Rp 4,5 triliun-Rp 5 triliun. Namun, kesejahteraan tak membaik. Indeks pembangunan manusia NTT, menurut Badan Pusat Statistik, urutan ke-28 dari 30 provinsi. Angka kemiskinan juga salah satu yang tertinggi dan pendapatan per kapita termasuk yang terendah. Demikian pula kualitas infrastruktur.
Gambaran di atas menunjukkan dana APBD, dana alokasi umum, dana perimbangan, bantuan atau apa pun program pemerintah dan lembaga bantuan selama ini tidak banyak menyentuh persoalan hak dasar rakyat miskin dan tak mampu mengentaskan mereka dari kemiskinan, ketertinggalan, dan kelaparan. Yang terjadi justru pemiskinan.
Kemiskinan Kultural
Sedangkan secara Kultural berkecambah kebiasaan-kebiasaan usang dan tidak mencerahkan. Permintaan belis dengan berbatang-batang gading tampaknya tidak realistis dengan keadaan zaman. Contoh yang lain dikemukakan oleh Prof Dr Alo Liliweri, staf Dosen Ilmu Komunikasi pada Universitas Nusa Cendana Kupang, dalam sebuah seminar di kupang akhir tahun lalu. Beliau mengemukakan, kebanyakan orang NTT yang dilahirkan dan dibesarkan di NTT tidak bersedia meneruskan pekerjaan orangtuanya sebagai petani. Namun, ketika ia keluar dari NTT atau berpindah ke kabupaten lain di NTT, ia sukses bekerja sebagai petani atau pekerja kasar lain.
“Ia tidak mau pekerjaan kasar itu dilihat orang lain. Tetapi, setelah keluar dari kampung asal, banyak yang sukses sebagai pekerja kasar. Mereka bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, membangun rumah baru, dan menyekolahkan anak-anak sampai di perguruan tinggi,” ungkap Liliweri.
Liliweri memaparkan, kebanyakan orang NTT lebih suka “pesta”. Kehidupan sumir, hura-hura selama berhari-hari sampai larut malam. Harta benda disumbangkan kepada tuan penyelenggara pesta dengan pertimbangan akan mendapat balasan serupa saat ia menyelenggarakan pesta. Sikap gotong royong saat berpesta menyebabkan segala sesuatu dipestakan, seperti masuk rumah baru, pesta sambut baru (komuni pertama), sunatan, cukur rambut anak, pernikahan, ibu melahirkan, wisuda, dan lulus ujian akhir nasional.
Kecenderungan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di masyarakat NTT sangat tinggi ketimbang menjadi wiraswasta. Jika tidak diterima sebagai PNS, mereka memilih tinggal di rumah, bergantung hidup kepada kedua orangtua. Tidak ada kemauan menjadi wiraswasta.
Sukuisme sangat tinggi di kalangan masyarakat NTT. Mereka terkotak-kotak dalam budaya, adat, agama, dan pulau-pulau. Sikap mereka dalam beragama sangat kuat, tetapi tidak mengamalkan dalam kehidupan praktis sehari-hari, terutama untuk membangun kehidupan sosial yang lebih efektif dan berdayaguna.
Keterlibatan di dalam urusan keagamaan sampai berlarut-larut dan hampir melibatkan seluruh anggota keluarga. Misalnya, latihan koor gereja, pertemuan kelompok umat basis, berdoa kelompok, dan seterusnya. Hanya sedikit waktu untuk bekerja kebun atau kegiatan ekonomi keluarga.
Jika dilihat dari pokok permasalahan di atas muncul pertanyaan reflektif yang sangat menarik untuk dibedah, tetapi juga menggelitik kesadaran kita, Flores: miskin atau dimiskinkan? Pertanyaan ini rupa-rupanya menarik untuk dibedah dan didiskusikan. Berangkat dari keprihatinan yang ada, juga idealisme menuju masyarakat Flores yang sejahtera, maka kami sekelompok mahasiswa yang manamakan diri Ikatan Mahasiswa Nusa Bunga Jakarta digugah dan terpanggil untuk bersama-sama dengan masyarakat mencari jawaban alternatif untuk tujuan pengentasan kemiskinan di Flores.
*) Dari berbagai sumber (ini adalah telaah lama yang saya kira masih akan menjadi relevan untuk didiskusikan)
25 September 2009
Kris Bheda Somerpes
